Dasar-dasar Legalitas Usaha di Indonesia
Dasar-dasar Legalitas Usaha di Indonesia
Blog Article
IUJK ini digunakan untuk melakukan usaha atau jasa di bidang konstruksi. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota yang sesuai dengan domisili.
Salah satu upaya meminimalisir kesalahan pembuatan kode billing adalah dengan mengurangi pengisian guide kode billing. Ia coba diimplementasikan melalui Coretax DJP dengan melekatkan proses bisnis pembayaran pajak dengan proses bisnis yang lain.
Jenis SIUP ini ditujukan untuk para pelaku usaha mikro dengan modal dan kekayaan bersih yang mencapai lebih dari Rp10 miliar
” yang sebelumnya sudah common digunakan menjadi pembiasaan menggunaan Coretax DJP. Tidak mengherankan jika wajib pajak banyak terlihat memenuhi kantor pajak. Kantor pajak pun gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait implementasi sistem Coretax DJP ini.
Setelah mendapatkan SKA, dan SBU barulah anda bisa mengajukan pembuatan SIUJK. Jika perusahaan sudah memenuhi semua persyaratan proses pembuatan SIUJK akan membutuhkan waktu maksimal four-6 minggu, dan proses akan lebih cepat lagi bila anda memiliki notaris.
Solusi untuk mereka yang ingin memiliki bisnis namun masih merasa kesulitan dalam pengurusannya adalah dengan menggunakan usaha franchise. Berdasarkan dari laporan Kemendag di tahun 2013 sudah ada sekitar 2.
Layanan digital perpajakan merupakan more info layanan yang memungkinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara elektronik melalui World-wide-web.
ke dalam sistem DJP begitu pembayaran dilakukan juga menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini yang coba dijawab dengan adanya Coretax DJP. Sehingga, seharusnya Coretax DJP dapat menjawab permasalahan administrasi perpajakan terkait proses bisnis pembayaran pajak.
80% dari peralatan bisnis dan barang dagangan dalam bisnis franchise harus diproduksi di dalam negeri.
Baik proyek pemerintah maupun swasta, mewajibkan badan usaha jasa konstruksi memiliki SBU sebagai syarat utama untuk mengikuti tender.
Jenis SIUP ini ditujukan untuk para pelaku usaha mikro dengan modal dan kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar
Laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu
Informasi mengenai nilai penjualan atau omzet tahunan perusahaan yang menunjukkan kapasitas usaha dalam menjalankan proyek konstruksi.
Produk yang tidak bersertifikat halal harus mencantumkan label “belum bersertifikat halal” di kemasannya. Jadi meski bertahap, kewajiban ini bersifat mengikat di masa depan.